Wacana pemerintah untuk menutup program studi (prodi) yang dianggap memiliki tingkat keterserapan kerja rendah sekilas terdengar sebagai langkah pragmatis yang efisien. Logikanya sederhana: jika lulusannya menganggur, buat apa prodinya dipertahankan? Namun, jika kita membedah fenomena ini dari kacamata seorang tenaga kesehatan yang terbiasa melihat ketimpangan di lapangan, kebijakan ini terasa seperti “mengamputasi kaki karena sepatu yang kekecilan”
Masalah utama keterserapan kerja, khususnya di sektor-sektor krusial, bukanlah jumlah lulusan yang berlebih (over-supply), melainkan kegagalan distribusi dan pemerataan. Saya berandai-andai jika yang ditutup itu adalah salah satu prodi tenaga Kesehatan.
Paradoks Pengangguran di Tengah Kelangkaan
Mari kita lihat data sebagai dasar argumen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, angka pengangguran terbuka lulusan universitas memang masih menjadi tantangan. Namun, jika kita komparasikan dengan data distribusi tenaga kerja, terjadi sebuah anomali yang ironis. Di sektor kesehatan, misalnya, pusat-pusat kota besar mengalami penumpukan tenaga medis, sementara ribuan Puskesmas di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih kekurangan tenaga ahli.
Jika pemerintah menutup prodi kesehatan hanya karena lulusannya di Jawa sulit mendapat kerja, itu adalah kesalahan fatal. Masalahnya bukan pada prodinya, melainkan pada ketidakmampuan sistem negara dalam menarik dan mendistribusikan tenaga kerja ke wilayah yang membutuhkan. Penutupan prodi justru akan memperlebar jurang ketimpangan akses layanan publik di masa depan. Kita tidak sedang kelebihan orang pintar; kita hanya sedang gagal menempatkan mereka di tempat yang tepat.
Ego Sektoral dan Belenggu Linieritas
Di sisi lain, hambatan besar dalam dunia kerja kita adalah ego sektoral yang bersembunyi di balik tameng “linieritas”. Dunia kerja saat ini masih sangat kaku: sarjana kesehatan hanya boleh di kesehatan, sarjana teknik hanya di teknik. Padahal, realitas industri masa kini sudah jauh melampaui batas-batas tradisional tersebut. Linieritas memang penting untuk menjaga standar kompetensi teknis (hard skills), terutama pada profesi yang menyangkut nyawa manusia. Namun, memaksakan linieritas sebagai satu-satunya tolok ukur kesuksesan prodi adalah sebuah kemunduran. Ketika pemerintah menilai sebuah prodi “gagal” hanya karena lulusannya bekerja di luar bidang studinya, mereka gagal memahami bahwa pendidikan tinggi sejatinya adalah proses pembentukan logic dan problem solving.
Saat ini, kita melihat lahirnya ruang-ruang baru yang disebut multidisipliner. Sebagai tenaga kesehatan, saya melihat bagaimana kolaborasi antara lulusan kesehatan dengan ahli teknologi informasi melahirkan telemedicine yang revolusioner. Atau bagaimana kolaborasi tenaga kesehatan dengan ahli desain komunikasi visual mampu menciptakan kampanye promotif yang jauh lebih efektif daripada metode konvensional, hal tersebut sejalan dengan apa yang saya geluti kurang lebih 5 tahun ini, saya tidak perlu menjadi sarjana desain komunikasi visual untuk mampu menciptakan media promosi Kesehatan yang menarik. Dengan latar belakang sarjana keperawatan dan magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan promosi Kesehatan itu sudah cukup menjawab bagaimana ruang-ruang baru bisa diciptakan.
Jika seorang lulusan prodi “X” bekerja di bidang “Y” dan berhasil menciptakan nilai ekonomi baru, apakah prodi “X” layak dianggap gagal? Tentu tidak. Justru disitulah letak keberhasilannya dalam mencetak individu yang adaptif.
Multidisipliner: Ruang Baru Masa Depan
Ruang baru tentang profesi sebuah pekerjaan tidak lagi bersifat vertikal (naik di satu jalur), melainkan horizontal (berkembang melintasi jalur). Pemerintah seharusnya tidak sibuk menutup prodi, melainkan mereformasi kurikulum agar setiap prodi memiliki muatan lintas disiplin. Statistik menunjukkan bahwa industri masa depan membutuhkan hybrid roles. Lulusan yang memiliki kedalaman ilmu di satu bidang namun mampu berbicara dalam bahasa disiplin ilmu lain adalah mereka yang paling dicari. Memaksakan linieritas kaku hanya akan melahirkan robot-robot pekerja yang mudah digantikan oleh kecerdasan buatan (AI). Sebaliknya, pendekatan multidisipliner adalah benteng terakhir manusia agar tetap relevan.
Kebijakan menutup prodi adalah solusi instan yang mengabaikan akar masalah. Pemerintah seharusnya fokus pada dua hal besar: Pertama, memperbaiki sistem distribusi tenaga kerja melalui insentif dan pembangunan infrastruktur di daerah agar “kebutuhan” berubah menjadi “peluang kerja nyata”. Kedua, meruntuhkan tembok-tembok ego sektoral dalam birokrasi dan rekrutmen kerja. Jangan tutup pintunya, tapi perluas ruangannya. Pendidikan bukan sekadar pabrik pencetak sekrup untuk mesin industri yang sudah ada, melainkan persemaian bagi individu yang mampu membangun mesin-mesin baru bagi peradaban. Menutup prodi karena alasan keterserapan kerja tanpa memperbaiki pemerataan hanyalah bentuk pengakuan kekalahan pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia.
Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Diagnosa Salah Kaprah : Menutup Prodi Bukan Obat Mujarab Buat Pengangguran”, Klik untuk baca:
https://www.kompasiana.com/rendiasinanto/69ee2097c925c4360a3c6577/diagnosa-salah-kaprah-menutup-prodi-bukan-obat-mujarab-buat-pengangguran
Kreator: Rendi Ariyanto Sinanto
